![]() |
| Baru saja memperingati kontraktor tentang keselamatan kerja (K3), sudah terjadi korban. |
Proyek Jalan Gajahmada masih berlangsung hingga akhir tahun. ARUN Bali memperingatkan potensi jatuhnya korban berikutnya jika standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak segera dibenahi serta kasus kecelakaan maut tidak diusut tuntas.
DENPASAR – Tragedi kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang perempuan di Jalan Gajahmada, Denpasar, Minggu (15/11/2026), memunculkan desakan agar aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada pengemudi kendaraan yang terlibat. Dugaan kelalaian dalam pelaksanaan proyek jalan, khususnya terkait penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), juga diminta untuk ditelusuri secara menyeluruh.
Sekretaris DPD ARUN Bali, Anak Agung Gede Agung Aryawan, ST, mempertanyakan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam proyek tersebut. Menurutnya, kecelakaan yang diduga berkaitan dengan material pasir berserakan di badan jalan harus menjadi perhatian serius, terlebih pekerjaan proyek masih berlangsung hingga akhir tahun.
Ia mengingatkan, tanpa pembenahan standar keselamatan, bukan tidak mungkin kecelakaan serupa kembali terjadi dan menimbulkan korban jiwa.
"Proyek masih berjalan sampai akhir tahun, tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi kecelakaan lagi jika standar K-3 tidak diperbaiki dan kasus meninggal dunia hari Minggu tidak diusut tuntas. Efek jera bagi pejabat terkait wajib dijalankan dengan menindak tegas pelanggaran hukum yang terjadi," tegas Aryawan.
![]() |
| Korban jiwa sudah jatuh, Gung De: Aparat harus usut tuntas tragedi ini. |
Aryawan juga melontarkan pertanyaan kritis mengenai kesetaraan penegakan hukum dalam penanganan kecelakaan tersebut. Ia mempertanyakan apakah penanganan perkara akan sama apabila korban merupakan keluarga pejabat kepolisian, keluarga kepala daerah, kerabat pejabat PUPR, atau orang dekat anggota DPRD.
"Seandainya korban pasir berserakan di Gajahmada itu istri pejabat polisi, ibu Wali Kota, adik Kadis PUPR, atau sahabat anggota DPRD, apakah penanganannya akan sama?" demikian pertanyaan kritis yang disampaikan Aryawan.
Menurutnya, keselamatan pengguna jalan tidak boleh dibedakan berdasarkan status sosial maupun kedekatan dengan kekuasaan. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.
Dalam kajiannya terhadap dokumen kontrak proyek APBD Jalan Gajahmada, Aryawan mengungkapkan adanya dugaan ketidaksesuaian antara spesifikasi keselamatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan dengan kondisi pelaksanaan di lapangan.
Ia menyebut, sejumlah perangkat keselamatan seperti rambu reflektif, lampu peringatan malam hari, barrier, dan petugas pengatur lalu lintas (flagman) telah tercantum dalam gambar kerja, spesifikasi bahan, serta metode pelaksanaan yang disebut telah disetujui pihak terkait.
Namun, berdasarkan pengamatan dan kajian yang disampaikannya, perangkat keselamatan tersebut diduga tidak tersedia atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya di lokasi pekerjaan. Ia juga menyoroti keberadaan pasir dan material proyek yang berserakan di badan jalan yang masih digunakan masyarakat.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah dugaan pembayaran anggaran untuk item keselamatan K3 melalui APBD, sementara pelaksanaannya di lapangan dipertanyakan.
"Negara sudah membayar untuk keselamatan, tetapi keselamatan itu tidak dilaksanakan," tegasnya.
Aryawan menilai, apabila dugaan tersebut terbukti, persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui evaluasi teknis atau teguran administratif. Penyelidikan perlu menelusuri kemungkinan adanya hubungan antara kelalaian pelaksanaan proyek dengan kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia.
Ia mengingatkan, tanggung jawab keselamatan konstruksi tidak hanya berada pada kontraktor pelaksana, tetapi juga harus ditelusuri berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pihak, termasuk konsultan pengawas dan pejabat penanggung jawab proyek.
Secara regulasi, Pasal 59 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mewajibkan pengguna jasa dan penyedia jasa memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi. Sementara itu, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur perlengkapan jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum.
Adapun terkait dugaan kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, Pasal 474 ayat (3) KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Penerapan ketentuan tersebut tentu harus didasarkan pada pembuktian unsur pidana dan hubungan sebab akibat melalui proses penyidikan.
Atas persoalan tersebut, Aryawan mendesak Kapolri dan Kapolda Bali memberikan perhatian serius terhadap penanganan kasus kecelakaan maut di Jalan Gajahmada.
Ia meminta Kapolri mendorong pengusutan menyeluruh terhadap kemungkinan adanya kelalaian dalam pelaksanaan proyek, sementara Kapolda Bali diminta memastikan proses penyidikan di Polresta Denpasar berjalan transparan dan profesional.
Selain itu, ia mendesak penyidik memeriksa kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, serta pejabat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan proyek.
Dokumen yang dinilai penting untuk ditelusuri meliputi kontrak pekerjaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar dan spesifikasi teknis, laporan harian proyek, dokumen penerapan K3, serta bukti pembayaran item perlengkapan keselamatan.
Tidak hanya aparat kepolisian, Aryawan juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap penggunaan anggaran keselamatan proyek. Audit diperlukan untuk memastikan apakah item K3 yang tercantum dalam kontrak telah direalisasikan sesuai spesifikasi dan pembayaran yang dilakukan melalui APBD.
Jika ditemukan ketidaksesuaian atau indikasi kerugian keuangan negara, ia meminta persoalan tersebut ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Aryawan menegaskan, desakan tersebut bukan semata-mata untuk mencari pihak yang harus disalahkan, melainkan memastikan adanya evaluasi dan pertanggungjawaban agar keselamatan masyarakat tidak terus dipertaruhkan selama proyek berlangsung.
Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya menunggu jatuhnya korban berikutnya untuk mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum.
"Jangan tunggu korban berikutnya adalah keluarga pejabat. Keadilan tidak boleh menunggu korban itu punya jabatan. Keadilan harus berjalan ketika korbannya adalah masyarakat kecil sekalipun, karena nyawa rakyat kecil sama berharganya dengan nyawa keluarga pejabat," tegasnya.
Ia berharap tragedi di Jalan Gajahmada menjadi momentum bagi pemerintah daerah, kontraktor, konsultan pengawas, dan aparat penegak hukum untuk memastikan seluruh standar keselamatan benar-benar diterapkan, bukan sekadar tercantum dalam dokumen kontrak.
Editor - Ray
Catatan Redaksi,
Pernyataan dan dugaan dalam pemberitaan ini bersumber dari keterangan Anak Agung Gede Agung Aryawan, ST, Sekretaris DPD ARUN Bali, termasuk kajian dokumen kontrak yang disampaikannya. Dugaan tersebut belum merupakan kesimpulan hukum.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi Dinas PUPR, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, maupun pihak terkait lainnya sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.






