KPK / Kejagung Seharusnya Beri Reward Penyelamat Rp98 Miliar kepada Nyoman Tirtawan, Bukan Ke Buzzer

 

Nyoman Tirtawan sosok dibalik penyelamat uang Bali Rp. 98 Milyar. 

DENPASAR – Perjuangan menyelamatkan uang negara semestinya mendapatkan penghargaan, bukan justru tenggelam di tengah hiruk-pikuk opini dan perang narasi di media sosial. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai perlu memberikan apresiasi kepada Nyoman Tirtawan, sosok yang dikenal memperjuangkan penyelamatan anggaran rakyat Bali senilai Rp98 miliar dalam proses anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2018.

Gagasan pemberian reward kepada Tirtawan menjadi kritik sekaligus sindiran terhadap arah penghargaan negara. Di tengah perhatian publik terhadap fenomena buzzer yang kerap mewarnai penanganan perkara hukum, perjuangan masyarakat dalam mengawal transparansi anggaran justru dinilai layak mendapatkan tempat lebih terhormat.

Nama Nyoman Tirtawan pernah menjadi sorotan karena keberaniannya memperjuangkan efisiensi dan transparansi anggaran Pilgub Bali 2018. Sejumlah pemberitaan menyebut perjuangannya berkontribusi terhadap penyelamatan anggaran sekitar Rp98 miliar hingga Rp99 miliar.

Dalam pemberitaan Baliberkarya.com, 31 Oktober 2021, Tirtawan pernah menyampaikan sikapnya mengenai perjuangan tersebut.

"Saya orangnya kalau A ya A. Kalau B ya B. Bagi saya kalau sudah menyangkut kepentingan masyarakat luas saya siap pasang badan apapun resikonya," tegas Tirtawan.

Pernyataan tersebut menggambarkan komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan publik, meskipun harus menghadapi berbagai risiko.

Reward bagi Pejuang Uang Rakyat, Bukan Panggung bagi Buzzer

Penasehat LSM Forum Peduli Masyarakat Kecil (FPMK), Gede Suardana, dalam pemberitaan yang sama juga memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tirtawan.

"Jangan sampai rakyat dan lembaga negara alpa memberi reward bagi pejuang kebenaran dalam memperjuangkan 98 Miliar dana pilgub 2018," harap Suardana.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa keberanian masyarakat mengawal anggaran negara merupakan bagian penting dari upaya pemberantasan korupsi.

KPK dan Kejagung seharusnya tidak hanya memberikan perhatian terhadap penindakan perkara korupsi, tetapi juga mendorong budaya penghargaan terhadap masyarakat yang berkontribusi dalam pengawasan uang negara.

Penghargaan kepada pejuang transparansi anggaran tentu harus melalui mekanisme, kriteria, dan ketentuan hukum yang jelas. Bukan sekadar pemberian simbolis, melainkan bentuk pengakuan negara terhadap partisipasi publik dalam menjaga keuangan negara.

Di sisi lain, fenomena buzzer dalam perkara hukum juga pernah menjadi perhatian KPK. Pada 11 Maret 2026, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengingatkan masyarakat agar berhati-hati menerima opini dari pihak yang tidak memiliki informasi perkara secara utuh.

"Kami mengimbau kepada masyarakat berhati-hatilah untuk mencerna informasi dari siapa pun itu adanya. Biarkan nanti informasi itu dibuka di persidangan," ujar Asep sebagaimana diberitakan Tirto.

Karena itu, perjuangan menyelamatkan uang rakyat semestinya mendapatkan perhatian yang sepadan. Negara perlu membedakan kontribusi nyata dalam pengawasan anggaran dengan aktivitas membangun opini yang belum tentu memberikan manfaat bagi kepentingan publik.

Persoalannya bukan semata-mata siapa yang mendapatkan panggung, melainkan bagaimana negara memberikan penghargaan kepada orang-orang yang berani mengawal kepentingan masyarakat.

Jika keberanian memperjuangkan transparansi anggaran justru tidak mendapatkan apresiasi, sementara berbagai aktivitas pembentukan opini mendapatkan sorotan luas, publik patut mempertanyakan arah penghargaan negara terhadap partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Editor - Ray

Catatan: Reward Rp98 miliar dalam pemberitaan ini merupakan gagasan atau seruan apresiasi, bukan klaim bahwa Tirtawan telah memperoleh hak atas pembayaran sebesar nilai anggaran yang diselamatkan.