Hasto Terima Padma Dharma Sandhi, Penglingsir Puri Dorong Bandara Bali Utara Jadi Motor Pertumbuhan Baru

Lencana Padma Dharma Sandhi menjadi simbol persatuan, sementara aspirasi pemerataan pariwisata Bali menguatkan dorongan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Kubutambahan, Buleleng.

GIANYAR — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menerima Lencana Padma Dharma Sandhi dari Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali (P3SB) dalam pertemuan di Puri Ageng Blahbatuh, Gianyar, Minggu (30/8/2026).

Penyematan lencana tersebut tidak sekadar menjadi bentuk penghormatan kepada Hasto, tetapi juga membawa pesan politik dan kebangsaan. Padma Dharma Sandhi dimaknai sebagai simbol untuk merajut hubungan, membangun kesepahaman, serta mempertemukan perbedaan melalui jalan kebenaran.

Sebelum prosesi penyematan, sekitar 13 penglingsir puri dari berbagai wilayah Bali berkumpul dan melakukan persembahyangan di hadapan Topeng Gajah Mada. Pertemuan kemudian berkembang menjadi ruang dialog mengenai masa depan Bali, arah pembangunan, demokrasi, hingga pemerataan ekonomi.

Di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang masih terjaga, para penglingsir menilai pembangunan tetap menyisakan pekerjaan besar, terutama terkait pemerataan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja berkualitas, pengentasan kemiskinan, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi.

Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Sementara pertumbuhan ekonomi semester I 2026 mencapai 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dalam konteks tersebut, para penglingsir berpandangan politik tidak semestinya berhenti pada pertarungan kepentingan. Politik justru harus mampu menjadi instrumen untuk mempertemukan perbedaan dan menghadirkan solusi bagi persoalan masyarakat.

Posisi Hasto sebagai Sekjen PDI Perjuangan dinilai memberi ruang politik yang cukup besar untuk membawa aspirasi tersebut ke tingkat nasional. PDI Perjuangan sendiri menjadi partai dengan perolehan kursi DPR RI terbanyak pada Pemilu 2024, yakni 110 kursi.

Aspirasi yang mengemuka salah satunya berkaitan dengan ketimpangan pembangunan Bali. Selama ini, pertumbuhan ekonomi dan pariwisata masih sangat terkonsentrasi di kawasan Bali Selatan, terutama Badung dan Denpasar.

Kondisi tersebut dinilai menimbulkan tekanan terhadap infrastruktur, lalu lintas, lingkungan, tata ruang, hingga daya dukung kawasan.

Sekretaris Majelis Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali yang juga Penglingsir Puri Agung Singaraja, Anak Agung Ngurah Ugrasena, menegaskan pembangunan Bali perlu diarahkan agar tidak terus bertumpu di wilayah selatan.

“Bali terlalu lama tumbuh dengan konsentrasi pembangunan di bagian selatan. Bandara, hotel, pusat hiburan, investasi dan sebagian besar aktivitas wisata internasional bertumpuk di Badung dan Denpasar. Kondisi ini membuat konsentrasi wisatawan berada pada ruang yang terbatas,” ujar Ugrasena.

Besarnya tekanan terhadap pintu masuk utama Bali juga terlihat dari trafik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Sepanjang 2024, bandara tersebut melayani 23,9 juta penumpang, meningkat sekitar 12 persen dibandingkan 2023 yang mencapai 21,4 juta penumpang.

Angka tersebut menunjukkan kuatnya daya tarik pariwisata Bali sekaligus memperlihatkan besarnya beban yang ditanggung satu kawasan.

Karena itu, pemerataan pembangunan dinilai menjadi kebutuhan strategis. Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat dinilai perlu mendapatkan kesempatan lebih besar untuk berkembang sehingga aktivitas ekonomi dan pariwisata tidak terus terkonsentrasi di wilayah selatan.

Salah satu gagasan yang kembali mengemuka adalah pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di kawasan Kubutambahan, Buleleng.

Bagi para penglingsir, bandara tersebut tidak semata dipandang sebagai proyek infrastruktur transportasi. Kehadirannya diharapkan menjadi instrumen untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru, membuka akses pariwisata Bali Utara, sekaligus mengurangi tekanan terhadap Bali Selatan.

“Kami tidak sedang berbicara tentang kepentingan satu wilayah. Kami berbicara tentang masa depan Bali. Kalau pembangunan terus terkonsentrasi di selatan, tekanan terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi akan semakin besar,” tegas Ugrasena.

Ia menilai pembangunan Bali Utara harus ditempatkan dalam perspektif pemerataan, bukan sekadar persaingan antarwilayah.

Menurutnya, kajian dan perencanaan tetap diperlukan, tetapi harus berujung pada keputusan dan kebijakan yang memberikan kepastian terhadap arah pembangunan Bali.

Hasto Kristiyanto menyatakan menerima Lencana Padma Dharma Sandhi sebagai sebuah amanah, bukan sekadar penghargaan personal.

“Saya menerima penghargaan ini bukan hanya sebagai kehormatan pribadi, tetapi sebagai amanah. Padma Dharma Sandhi mengandung pesan untuk merajut hubungan dan membangun kesepahaman di tengah perbedaan. Ini sangat relevan dengan kehidupan kebangsaan kita,” ujar Hasto.

Hasto menegaskan demokrasi seharusnya tidak hanya menghasilkan perbedaan pilihan politik, tetapi juga kemampuan untuk menemukan titik temu.

“Perbedaan adalah bagian dari demokrasi. Tetapi setelah perbedaan itu ada, kita harus mencari titik temu. Politik harus menjadi jalan untuk menyelesaikan persoalan rakyat, bukan menambah persoalan,” katanya.

Terkait aspirasi pemerataan pembangunan Bali, Hasto menyatakan siap membawa suara para penglingsir melalui jalur politik yang dimilikinya.

“Kalau para penglingsir menyampaikan kebutuhan Bali untuk pemerataan pembangunan, untuk mengurangi beban Bali Selatan dan membuka pusat pertumbuhan baru di Bali Utara, aspirasi itu harus kita dengarkan. Saya akan memperjuangkannya melalui jalur politik yang saya miliki,” tegas Hasto.

Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Bali tidak mengabaikan suara para penglingsir yang dinilai merepresentasikan aspirasi masyarakat dan kondisi yang mereka lihat di lapangan.

“Saya berharap Pemerintah Daerah Bali memperhatikan dan mendukung aspirasi para Raja Bali. Mereka menyampaikan apa yang mereka lihat dan rasakan dari masyarakat. Karena itu, pemerintah harus mendengar dan mencari jalan terbaik,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, persoalan Bali juga dikaitkan dengan tekanan lingkungan, kemacetan, sampah dan arah pembangunan jangka panjang. Hasto menekankan pembangunan Bali harus tetap berpijak pada keseimbangan antara manusia, alam dan kebudayaan.

Sementara itu, tokoh Bali Nyoman Tirtawan melihat persoalan pembangunan pariwisata Indonesia dari perspektif yang lebih luas. Menurutnya, Indonesia membutuhkan konektivitas udara yang mampu menghubungkan pintu masuk utama dengan berbagai destinasi wisata di Tanah Air.

Ia menilai potensi pariwisata Indonesia masih sangat besar dan perlu ditopang infrastruktur penerbangan yang mampu mendistribusikan wisatawan ke berbagai daerah.

“Wisatawan membawa uang ke daerah wisata. Kalau ingin uang masuk banyak, tingkatkanlah pariwisata,” ujar Nyoman Tirtawan.

Dari gagasan tersebut, Tirtawan mendorong konsep Bandara Induk Pariwisata Nusantara, yakni sebuah bandara berskala besar yang tidak hanya berfungsi sebagai pintu masuk wisatawan, tetapi juga menjadi simpul distribusi penerbangan menuju berbagai destinasi di Indonesia.

“Bandara Induk Pariwisata Nusantara, di mana kapal-kapal besar yang mendarat di Bandara Induk nantinya bisa dipecah menjadi penerbangan-penerbangan ke destinasi lainnya seperti Sulawesi, NTB, NTT dan lain sebagainya,” kata Tirtawan.

Gagasan tersebut menempatkan Bali tidak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai salah satu simpul konektivitas pariwisata nasional.

Dengan konsep tersebut, wisatawan yang masuk melalui satu bandara utama dapat didistribusikan menuju berbagai destinasi wisata di Indonesia melalui jaringan penerbangan lanjutan.

Bagi Bali, pemerataan akses tersebut juga dapat menjadi jalan untuk membuka pusat-pusat pertumbuhan baru di luar kawasan selatan.

Pertemuan di Puri Ageng Blahbatuh akhirnya tidak hanya menjadi momentum pemberian penghargaan kepada Hasto Kristiyanto. Di balik Lencana Padma Dharma Sandhi, muncul pesan yang lebih luas, politik harus mampu merajut perbedaan, pembangunan harus menghadirkan pemerataan, dan pariwisata harus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Dari Bali Utara, gagasan tentang bandara dan konektivitas pariwisata pun diarahkan tidak hanya untuk kepentingan Buleleng atau Bali, tetapi untuk membangun jaringan pertumbuhan ekonomi yang menghubungkan Bali dengan destinasi-destinasi lain di Nusantara.

Editor: Ray