Ribuan tahun Desa Adat itu sudah mandiri, hati-hati menggunakan dana Desa Adat

 

Sumber foto (IG. A.A.Gde Agung)

GATRADEWATA NEWS| BADUNG | Dari keterangan Gubernur Bali Wayan Koster di sela-sela acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Wiswa Sabha 2 tahun lalu (19/11/2019), mengenai tujuan mulia pemberian bantuan dana desa adat yang bertujuan untuk penguatan peran dan fungsi desa adat itu sendiri.

Dalam pelaksanaannya sesuai Juknis disebutkan bahwa dana yang dapat digunakan operasional hanya Rp. 75 juta, yang Rp. 225 juta lainnya wajib diperuntukan untuk menunjang kegiatan Parhyangan, Pawongan, Palemahan, serta penguatan adat, tradisi, budaya maupun ekonomi.

Dalam kesempatan berbincang ringan dengan A.A Gde Agung di kediamannya, sedikit 'mengulik' tentang Desa Adat yang lagi menjadi perbincangan publik ini. Dari penjelasannya bahwa dirinya baru- baru ini sempat bertemu dengan 34 Bendesa Adat dari 38 Bendesa Adat yang tergabung dalam 'Mangun Kertha Mandala' (pasikian bendesa adat Mengwi, red) dalam sebuah paruman Desa Adat.

"38 Bendesa Adat yang tergabung dalam 'Mangun Kertha Mandala', yang berhubungan erat dengan Pura Taman Ayun, dan Puri itu masih solid, saat itu kita memutuskan beberapa hal dalam konteks brata penyepian, "ujarnya.

Dari pertanyaan tentang politisasi terhadap Desa Adat, dirinya mengaku bahwa kedekatan yang begitu akrab dengan para Bendesa Adat membuat dirinya merasakan hal yang sama, tetapi ditegaskannya juga bahwa dirinya tidak berkepentingan membicarakan hal itu terlalu dalam.

"Jujur saya merasakan hal tersebut, tetapi dengan tatanan birokrasi yang begitu ketat saat ini, penggelontoran dana melalui kepala dinas pemberdayaan desa turun ke desa adat itu tentu sudah diperiksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan_red) dan lain sebagainya, "ujarnya menegaskan.

Dari semua hal tersebut Desa Adat harus bisa mempersiapkan diri secara administratif, dari persiapan jangka pendek, menengah dan lain sebagainya. Dan yang membuat kekhawatiran adalah tidak siapnya semua Desa Adat secara administrasi modern untuk menjawab Badan pemeriksa BPK, BPKP dan inspektorat nanti.

"Saya tidak merendahkan, saya tahu ada Bendesa Adat yang doktor, tetapi banyak juga yang tamat SMA pun tidak, "tegasnya. 

Ia juga menambahkan bahwa pentingnya bimbingan tekhnis (Bimtek) atau semacam penataran-penataran bagaimana membuat sistem perencanaan yang baik, releksasi bagaimana cara pembuatan yang benar, dan pendidikan-pendidikan lainnya. "Sebelum penggelontoran sebaiknya mengadakan pendidikan atau penataran-penataran terlebih dahulu, "tambah A.A Gde Agung saat ini yang memasuki masa reses (reses_kegiatan untuk memperoleh masukan-masukan serta untuk menyerap dan atau menjaring aspirasi masyarakat-Red).

Ia juga mempertegas bahwa Desa Adat dalam mengatur dirinya dalam relung-relung detail kehidupan Desa Adat itu sendiri haruslah dipertahankan dan wajib sesuai dengan 'dresta' dan 'sesana' Desa itu sendiri dan jangan dipaksakan.

"Indepencency (hak mengatur diri) dalam Desa Adat haruslah menjadi kunci utama, "tekannya.

Tetapi ia juga tidak memungkiri bahwa Uang itu penting dalam pemberdayaan sesuatu dalam menangani akar permasalahan di dalam Desa Adat. Namun, "Bila kita dalam Upacara-upacara di Desa Adat sedikit-sedikit kita ukur dengan uang, mohon maaf akhirnya sifat ritual itu mengarah kepada orientasi financial,"kritiknya.

Ini menjadi hal yang kurang baik bila di dalam masyarakat dididik tanpa uang seolah-olah tidak bisa apa-apa, ini akan membentuk karakter (backbone) yang kurang bijaksana. "Tidak bijak bila tatanan desa adat disini dibawa kesana, kalo tidak kamu tidak dapat dana. Sebaiknya kasih bimtek dulu, berikan Bendesa Adat sebagai wakil Desa Adat bersuara sesuai dengan drestanya sendiri dan biarkan berkembang secara alami, "tegasnya mengulang. (Ray)