Dari Buleleng ke Langit Nasional, Bandara Bali Utara dan Ujian Konsistensi Pemerintah

 

Penglingsir Puri Agung Buleleng, AA Ngurah Ugrasena. 

Penulis: Nyoman Shuida, ex Deputi Menko PMK

Singaraja — Penglingsir Puri Agung Buleleng, AA Ngurah Ugrasena, menyebut rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara sebagai “awal yang baik dari janji yang telah lama dinantikan masyarakat Bali Utara”. Pernyataan ini mencerminkan harapan panjang wilayah Bali Utara yang selama puluhan tahun berada di luar pusat arus pembangunan utama Pulau Dewata.

Selama lebih dari tiga dekade, pertumbuhan Bali bertumpu nyaris sepenuhnya di wilayah selatan. Denpasar, Badung, dan kawasan sekitarnya berkembang pesat sebagai pusat pariwisata, investasi, dan infrastruktur, sementara Buleleng dan kawasan Bali Utara tertinggal dalam akses ekonomi, konektivitas, serta peluang kerja. Ketimpangan tersebut bukan sekadar persepsi, melainkan realitas struktural yang terus berlangsung.

Dalam konteks itulah, proyek Bandara Internasional Bali Utara dipandang bukan sebagai pembangunan infrastruktur biasa. Bandara ini ditempatkan sebagai instrumen koreksi arah pembangunan Bali yang selama ini timpang.

Masuknya proyek tersebut ke dalam Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menjadi penanda bahwa negara mengakui adanya ketimpangan dan menyatakan komitmen untuk memperbaikinya.
Namun, pengakuan kebijakan saja tidak cukup. Tantangan sesungguhnya terletak pada keberanian dan konsistensi pelaksanaan di lapangan.

Salah satu fakta krusial yang kerap luput dari perdebatan publik adalah bahwa proyek Bandara Bali Utara tidak menggunakan dana APBN maupun APBD. Seluruh pembiayaan berasal dari investor asing, dengan nilai investasi sekitar USD 3 miliar dari ChangYe Construction Group asal China, melalui kerja sama dengan PT BIBU Panji Sakti.

Skema ini memastikan proyek berjalan tanpa membebani keuangan negara, sekaligus menghadirkan arus investasi langsung dan penciptaan lapangan kerja baru.

Dengan kondisi tersebut, alasan fiskal untuk menunda proyek praktis tidak relevan. Yang tersisa hanyalah persoalan konsistensi kebijakan dan kemauan eksekusi.
Sejak awal, Bandara Bali Utara juga dirancang melampaui fungsi pariwisata. Lokasinya yang strategis menghadap jalur logistik kawasan timur Indonesia menjadikannya potensial sebagai simpul logistik Indonesia Timur. 

Bandara ini diproyeksikan menjadi pusat ekspor ikan segar dan beku dari Maluku, NTT, Papua, serta Sulawesi Timur, sekaligus gerbang udara bagi komoditas hortikultura dan produk UMKM berbasis agro-maritim.

Selama ini, komoditas dari kawasan timur harus melewati rantai distribusi panjang dan mahal. Kehadiran Bandara Bali Utara diyakini mampu memangkas biaya logistik, menjaga mutu produk, dan meningkatkan daya saing ekspor nasional. Dalam kerangka tersebut, bandara ini memiliki nilai strategis nasional.

Editor - Ray